Yayasan Pendidikan Indonesia Blog

Menang Jadi Arang, Kalah Jadi Abu: Damai Lebih Baik dari Perang

Pasca Penandatanganan MOU AS-Iran, Juni 2026

Oleh 

Mur agung sidayu- Yayasan Pendidikan Indonesia

Pendahuluan.

Kemarin saya tidak menulis apapun, karena sejak pagi hari sampai sore hari berada di Indramayu untuk menghadiri undangan ketua yayasan pesantren Indonesia ustadh Datuk Iskandar Saefullah, guna mengadakan rapat gabungan, setiba kembali di rumah saya langsung istirahat sambil menonton drama china agar segera terlelap, dan saat bangun jam sudah menunjukkan pukul 5.30 pagi, agak terlambat memang tetapi badan kembali segar.

Sebagaimana biasa hal yang pertama saya lakukan adalah membaca perkembangan nasional ataupun internasional. Saya melihat sekilas dalam berita demo mahasiswa ada peristiwa lucu, seorang petugas berteriak kemudian terjatuh mungkin karena terlalu emosi. Tetapi saya tidak tertarik dengan demonstrasi ini apalagi dengan video klip terjatuhnya petugas, karena kejadian ini adalah bunga rampai kehidupan demokrasi yang harus di sikapi dengan elegan oleh pemimpin negara. 

Kemudian saya menyimak pidato presiden Iran dalam bahasa Persia, walau yang mengupload adalah Iran international – kelompok oposisi – tetapi isinya mengandung kebenaran tentang akibat perang yang di alami bukan hanya  Iran , Amerika, tetapi juga dunia termasuk Indonesia, yang tidak semua orang menyadarinya bahwa ini semua adalah akar permasalahan yang sebenarnya tetapi tidak disadari bahkan diabaikan oleh sebagian pihak, bagi mereka yang penting adalah bisa mengisi panggung sandiwara .

Ketika Presiden Masoud Pezeshkian berbicara dengan nada geram tentang krisis ekonomi Iran, seluruh dunia menyaksikan sebuah pelajaran berharga: perang modern tidak menghasilkan pemenang sejati, melainkan hanya puing-puing dan penderitaan bersama. Baru-baru ini, penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) antara Amerika Serikat dan Iran menandai langkah berani menuju de-eskalasi setelah konflik sengit 2025–2026. Bukan kemenangan mutlak, melainkan pengakuan bahwa damai adalah jalan yang lebih bijaksana.

Pelajaran dari Konflik dan Krisis Selat Hormuz: Dampak Ekonomi Global yang Luas dan Mendalam.

Konflik langsung yang melibatkan Israel, Iran, dan keterlibatan Amerika Serikat pada 2025–2026 menyebabkan kerusakan serius pada fasilitas nuklir Iran, infrastruktur militer, pelabuhan, dan fasilitas energi di kawasan Teluk. Meskipun gencatan senjata kemudian dimediasi dan MOU ditandatangani, dampak ekonominya bersifat global dan berantai panjang. Puncak krisis terjadi ketika Selat Hormuz—saluran sempit yang menjadi jalur transit sekitar 20–25% pasokan minyak dunia (sekitar 20 juta barel per hari sebelum konflik)—mengalami penutupan efektif atau gangguan berat sejak awal Maret 2026. iea.org 

Menurut International Energy Agency (IEA), ini merupakan gangguan pasokan minyak terbesar dalam sejarah pasar global, dengan kerugian kumulatif melebihi 1,3 miliar barel selama periode puncak. Aliran minyak melalui selat turun drastis dari ~20 juta barel per hari menjadi rata-rata hanya 2,7 juta barel per hari pada Maret–Mei 2026. iea.org 

Lonjakan Harga Minyak dan Energi.

Harga minyak mentah Brent melonjak tajam. Dari level pra-konflik, harga sempat melampaui US$100–130 per barel, dengan puncak sementara di atas $120. Kenaikan ini mencapai 30–50% dalam waktu singkat, jauh lebih cepat dibandingkan guncangan energi sebelumnya. chathamhouse.org 
Gas alam cair (LNG) dari Qatar dan UAE juga terganggu (sekitar 20% pasokan global LNG melewati Hormuz), menyebabkan harga gas Eropa (Dutch TTF) naik hingga 59%. Efek domino ini menyebar ke seluruh rantai pasok energi dunia. deloitte.com 

Dampak pada Inflasi, Pertumbuhan, dan Rantai Pasok Global.

Menurut aturan praktis Goldman Sachs, setiap kenaikan harga minyak 10% dapat menurunkan GDP global lebih dari 0,1%, menaikkan inflasi headline sekitar 0,2 poin persentase (dampak lebih besar di Asia dan Eropa), serta memengaruhi inflasi inti. Dalam skenario berkepanjangan, dampaknya jauh lebih parah. goldmansachs.com 

World Bank memperkirakan harga energi naik 24% sepanjang 2026, harga komoditas secara keseluruhan naik 16%, dan harga pupuk melonjak 31% (urea naik hingga 60%). Hal ini mendorong inflasi pangan global karena pupuk dan energi adalah input utama produksi pertanian. worldbank.org 
Gangguan pupuk (sekitar 1/3 perdagangan pupuk global melewati Hormuz) menyebabkan kenaikan harga urea dan amonia yang jauh lebih tajam daripada saat perang Rusia-Ukraina 2022. Petani di belahan bumi utara menghadapi biaya produksi lebih tinggi tepat saat musim tanam, mengancam hasil panen dan ketahanan pangan. mei.edu 

IMF dan analis lain memproyeksikan perlambatan pertumbuhan ekonomi global, dengan tekanan lebih berat pada negara pengimpor energi. Negara maju bisa menyerap guncangan lebih baik, tetapi negara berkembang—terutama di Asia, Afrika, dan Amerika Latin—menderita kenaikan tagihan impor energi, melemahnya mata uang, dan tekanan fiskal dari subsidi BBM. imf.org 

Dampak Khusus pada Indonesia: Kerentanan Sebagai Net Importer Minyak di Tengah Krisis Global

Sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, Indonesia sangat rentan terhadap guncangan harga minyak global. Konflik 2025–2026 yang melibatkan Israel, Iran, dan keterlibatan AS menyebabkan gangguan pasokan melalui Selat Hormuz, yang menjadi jalur vital bagi sekitar 20–25% pasokan minyak dunia. Indonesia, sebagai net importer minyak bersih (mengimpor lebih banyak daripada mengekspor), langsung merasakan tekanan berat. thejakartapost.com 

Ketergantungan pada Impor Timur Tengah

Sekitar 20–25% impor minyak mentah Indonesia berasal dari Timur Tengah (terutama Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan negara-negara Teluk lainnya) dan melewati Selat Hormuz. Pada 2025, nilai impor minyak dan gas dari Timur Tengah mencapai sekitar US$5,5 miliar. Gangguan di Hormuz menyebabkan pembatasan pengiriman, sehingga pemerintah terpaksa mengalihkan sebagian pasokan ke Amerika Serikat untuk menjaga kestabilan. ieefa.org 

Cadangan bahan bakar domestik Indonesia sangat terbatas, hanya cukup untuk 20–23 hari operasional. Ini jauh di bawah standar keamanan energi internasional (IEA merekomendasikan minimal 90 hari). Cadangan Pertamina dan nasional sering berada di kisaran 21–23 hari, membuat Indonesia cepat terdampak ketika pasokan terganggu. orfonline.org 

Lonjakan Harga, Rupiah, dan Inflasi

Ketika harga minyak Brent melonjak di atas US$100–130 per barel pada puncak krisis, Indonesia menghadapi efek domino:

•  Rupiah melemah signifikan, sempat menyentuh level Rp17.000–17.500 per US$ akibat tekanan impor energi dan outflow modal.

•  Inflasi energi melonjak, yang kemudian menular ke inflasi umum karena energi merupakan input utama transportasi, listrik, dan produksi.

•  Harga BBM dalam negeri (meski disubsidi) tertekan, memicu kenaikan harga barang dan jasa secara luas.

Setiap kenaikan harga minyak US$10 per barel dapat menurunkan posisi current account Asia (termasuk Indonesia) sebesar 0,2–0,9% dari PDB dan menaikkan inflasi CPI hingga 0,1–0,8 poin persentase, tergantung tingkat subsidi. mufgresearch.com 

Beban Subsidi dan Tekanan Fiskal

Pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi besar, misalnya Rp381,3 triliun (sekitar US$22,5 miliar) untuk 2026 dengan asumsi ICP US$70 per barel dan kurs Rp16.500/US$. Saat harga minyak melampaui level itu, beban subsidi membengkak drastis. Setiap kenaikan US$1 per barel ICP dapat menambah defisit anggaran sekitar Rp5,8–7 triliun. documents1.worldbank.org 

Dalam skenario harga tinggi berkepanjangan:

•  Defisit APBN berisiko melampaui 3% PDB (batas yang ditetapkan), bahkan mencapai 3,5–4% di skenario terburuk.

•  Subsidi BBM dan listrik menjadi beban utama, menggerus ruang fiskal untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Pada 2022 (pengalaman serupa saat harga minyak naik pasca-Rusia-Ukraina), subsidi energi melonjak hingga 2,8% PDB, memaksa penyesuaian harga BBM domestik. Pola serupa terulang pada 2026. ieefa.org 

Dampak Sektoral yang Luas

•  Industri dan Transportasi: Biaya logistik naik tajam, mengganggu rantai pasok dan daya saing ekspor (terutama manufaktur dan komoditas).

•  Pertanian dan Pupuk: Gangguan Hormuz juga memengaruhi pasokan gas alam cair (LNG) dan pupuk dari Teluk. Harga urea dan amonia melonjak (bisa 30–60% lebih tinggi), meningkatkan biaya produksi pangan. Ini mengancam ketahanan pangan, terutama di tengah fenomena cuaca ekstrem seperti El Niño.

•  Daya Beli Masyarakat: Inflasi menekan kelompok menengah bawah. Kenaikan harga bahan pokok dan transportasi mengurangi konsumsi rumah tangga, yang menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pertumbuhan PDB berpotensi melambat 0,5–1% atau lebih tergantung durasi krisis, meskipun ekspor komoditas lain (batubara, sawit) memberikan sebagian offset.

Persepsi Publik vs Realitas Akar Masalah

Banyak pihak dalam negeri, termasuk sebagian pengamat dan politisi, langsung menyalahkan kebijakan domestik—subsidi yang tidak tepat sasaran, lambatnya transisi energi, atau manajemen Pertamina. Padahal, akar utama adalah guncangan eksternal: instabilitas geopolitik Timur Tengah yang mengganggu pasokan global. World Bank, IMF, IEA, dan analis seperti di Jakarta Post menegaskan bahwa krisis Hormuz adalah penyebab primer. thejakartapost.com 

Ini menciptakan narasi politik yang keliru dan menghambat fokus pada solusi jangka panjang.

Pelajaran dan Rekomendasi Strategis

Krisis ini menjadi pengingat mendesak bagi Indonesia untuk:

1.  Mempercepat pembangunan Strategic Petroleum Reserve (SPR) nasional hingga minimal 90 hari.

2.  Diversifikasi sumber impor energi (lebih banyak dari Amerika, Australia, atau domestik).

3.  Mempercepat transisi ke energi terbarukan, biofuel (B40/B50), dan nuklir.

4.  Reformasi subsidi yang lebih tepat sasaran (targeting) agar tidak membebani fiskal berlebihan.

5.  Diplomasi aktif di forum multilateral untuk stabilitas Timur Tengah.

Meski Indonesia bukan pihak yang berperang, ia menjadi korban tidak langsung yang signifikan. Satu chokepoint di Hormuz ribuan kilometer jauhnya mampu “membakar” ekonomi domestik. Ini membuktikan betapa saling terhubungnya dunia modern. Damai di Timur Tengah bukan hanya urusan regional, melainkan prasyarat kemakmuran global—termasuk bagi Indonesia. Kepemimpinan bijak harus mengubah kerentanan ini menjadi momentum memperkuat ketahanan energi nasional demi generasi mendatang.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Interkoneksi Global yang Tak Terhindarkan.

Krisis ini membuktikan betapa rapuhnya rantai pasok dunia. Satu chokepoint strategis seperti Hormuz dapat “membakar” ekonomi ribuan kilometer jauhnya. Negara netral seperti Indonesia, India, China, Jepang, Korea Selatan, dan Eropa menjadi korban tidak langsung. Bahkan setelah MOU dan pembukaan kembali selat (harga minyak turun mendekati $70 per barel pada Juni 2026), pemulihan penuh butuh waktu, dan “fear premium” geopolitik kemungkinan tetap ada.

Pelajaran utamanya: Perang modern tidak lagi hanya soal korban jiwa dan kehancuran fisik, melainkan juga “perang ekonomi” yang memukul semua pihak—pemenang, pecundang, dan penonton. Menang jadi arang, kalah jadi abu, sementara negara ketiga menanggung spillover yang tak terduga.
Ini pengingat kuat bagi Indonesia untuk mempercepat diversifikasi energi (migrasi ke renewable, pengembangan biofuel, nuklir, dan cadangan strategis), memperkuat diplomasi multi-lateral, serta membangun ketahanan ekonomi nasional agar tidak selalu menjadi korban gejolak global. Damai bukan hanya soal Timur Tengah—damai adalah prasyarat kemakmuran bersama umat manusia.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Perlawanan Internal dan Provokator di Kedua Belah Pihak: Fenomena Universal yang Ironis.

Proses menuju penandatanganan MOU AS-Iran pada Juni 2026 bukanlah perjalanan yang mulus. Ia penuh rintangan, intrik politik, dan perlawanan sengit dari dalam negeri masing-masing pihak. Yang menarik, pola yang sama juga terjadi di Indonesia—negara yang seharusnya hanya menjadi “penonton” dalam konflik Timur Tengah, tetapi justru turut menderita dampak ekonominya. Ironisnya, banyak provokasi dan kritik keras datang justru dari mereka yang disebut “ahli” atau pakar ekonomi dan geopolitik.

Di Iran: Hardliners vs Realitas Ekonomi.

Di Iran, Presiden Masoud Pezeshkian menghadapi perlawanan keras dari kelompok garis keras (hardliners) yang masih mendominasi sebagian parlemen, Garda Revolusi, dan media konservatif. Dalam pidato-pidatonya pada Mei dan Juni 2026, Pezeshkian berbicara dengan nada geram dan blak-blakan. Ia mengakui bahwa pada puncak krisis, Iran pernah tidak mampu mengekspor satu barel minyak pun selama berminggu-minggu. Inflasi mendekati 50%, kekurangan dana pemerintah akut, mata uang rial ambruk, dan rakyat biasa kesulitan mendapatkan bahan pokok.

Pidatonya secara terbuka ditujukan kepada penentang diplomasi: “Mereka yang lantang menolak kesepakatan ini, tapi tidak pernah memberikan solusi konkret bagi penderitaan rakyat.” Kelompok hardliners memang mahir menyulut semangat ideologi dan perlawanan anti-Barat, namun ketika diminta pertanggungjawaban atas biaya perang dan kehancuran ekonomi, mereka cenderung diam atau kembali ke narasi konspirasi.

Di Amerika Serikat: Kritik dari Berbagai Spektrum.

Di Amerika Serikat, situasinya tak kalah ramai. Provokator dan pembenci perjanjian muncul dari kalangan pro-Israel hawks, senator Republik konservatif, hingga sebagian analis media. Mereka menuduh kepemimpinan AS “terlalu lunak”, “menyerah”, atau bahkan “blunder kebijakan luar negeri terburuk dalam beberapa dekade”. Beberapa menyebut MOU ini memberikan “manfaat finansial besar” kepada Iran tanpa cukup melemahkan program nuklir atau pengaruh regionalnya.

Namun, seperti di Iran, kritik ini sering kali berhenti pada level emosi dan ideologi. Sedikit sekali yang menawarkan solusi realistis atas biaya perang yang telah dikeluarkan (triliunan dolar), risiko eskalasi regional yang lebih luas, dan dampak ekonomi global yang memukul bahkan sekutu AS sendiri. Para pembenci ini pandai membakar opini publik di televisi dan media sosial, tetapi sunyi ketika ditanya: “Lalu alternatifnya apa, dan siapa yang akan menanggung biayanya?”

Mereka tidak merasakan langsung antrean BBM, kenaikan harga barang, dan ketidakpastian yang dialami rakyat biasa di berbagai negara.

Fenomena yang Sama di Indonesia: “Ahli” yang Provokatif.

Yang paling ironis adalah pola serupa yang muncul di Indonesia. Meski Indonesia bukan pihak yang terlibat langsung, negara kita menjadi salah satu korban paling terdampak sebagai net importer minyak. Harga BBM naik, subsidi membengkak, rupiah melemah, inflasi energi melonjak, dan program-program sosial terancam. Namun, alih-alih fokus pada solusi ketahanan nasional, banyak “ahli” dan pengamat yang justru sibuk saling tuding dan memprovokasi.

Beberapa ekonom dan pengamat geopolitik Indonesia yang kerap muncul di televisi dan media sosial lebih sibuk menyalahkan pemerintah domestik sepenuhnya—seolah krisis ini murni karena kelemahan dalam negeri—sambil mengabaikan akar masalahnya: gangguan pasokan global akibat konflik Hormuz. Ada yang dengan lantang memprediksi “krisis total” atau “kolaps ekonomi” dengan nada dramatis, tapi jarang memberikan rekomendasi konkret dan actionable yang realistis di tengah keterbatasan fiskal.

Ironisnya, sebagian dari “ahli” ini justru sempat mendukung atau diam saja ketika ketegangan geopolitik memanas, tapi begitu dampak ekonomi terasa, mereka berbalik menjadi kritikus paling vokal. Mereka mahir menyulut emosi publik, mempertentangkan kelompok, dan membangun narasi politik, tetapi cenderung sunyi ketika diminta solusi jangka panjang seperti diversifikasi energi, pembangunan cadangan strategis, atau diplomasi aktif di forum multilateral.

Akibatnya, masyarakat bingung. Banyak yang menyalahkan pemerintah pusat atas kenaikan harga BBM dan inflasi, padahal World Bank, IEA, dan IMF sendiri menegaskan bahwa guncangan ini berasal dari spillover konflik Timur Tengah—salah satu gangguan pasokan minyak terbesar dalam sejarah.

Pelajaran Universal: Provokator Ada di Mana-mana.

Fenomena ini menunjukkan sebuah kebenaran pahit: provokator dan pembenci damai bukan monopoli satu negara. Mereka ada di Tehran, Washington, maupun Jakarta. Mereka pandai berorasi di panggung, membakar semangat massa, dan meraup popularitas, tetapi sering absen ketika harus bertanggung jawab atas penderitaan nyata rakyat.
Pepatah “menang jadi arang, kalah jadi abu” tidak hanya berlaku bagi pihak yang berperang, tetapi juga bagi para provokator ini. Sementara mereka berdebat ideologi dan kekuasaan, rakyat biasa—di Iran, Amerika, Indonesia, dan negara-negara lain—yang menanggung inflasi, antrean, dan ketidakpastian masa depan.

Penutup.

Menang Jadi Arang, Kalah Jadi Abu. Pepatah ini sangat tepat menggambarkan realitas peperangan modern. Iran kehilangan infrastruktur dan pendapatan vital. AS dan Israel mencapai degradasi kemampuan target, tetapi tidak mencapai tujuan maksimal tanpa risiko perang yang lebih luas. Sementara itu, negara-negara netral seperti Indonesia terkena dampak spillover: harga energi naik, pertumbuhan terhambat, dan stabilitas ekonomi terganggu.

Sejarah mengajarkan bahwa perang hanya menguras sumber daya, menghancurkan generasi, dan melahirkan konflik baru. Sebaliknya, periode damai — seperti rekonstruksi Eropa pasca Perang Dunia II atau kebangkitan Asia Timur melalui perdagangan — membawa kemakmuran dan kemajuan manusia.

MOU yang baru ditandatangani membuka peluang pemulihan pasokan minyak melalui Selat Hormuz, stabilisasi harga energi global, dan harapan bagi rakyat Iran untuk fokus pada pembangunan. Bagi Indonesia, ini berarti peluang meredakan tekanan inflasi dan energi, serta pengingat pentingnya diplomasi aktif dan ketahanan ekonomi nasional.

Yayasan Pendidikan Indonesia meyakini bahwa damai lebih baik dari perang bukanlah slogan kosong, melainkan prinsip yang harus diajarkan kepada generasi muda. Perdamaian yang kokoh harus didasari kekuatan, deterrence yang kredibel, serta prioritas kesejahteraan rakyat di atas ideologi sempit.

Yayasan Pendidikan Indonesia juga meyakini bahwa kepemimpinan sejati adalah yang mampu menolak provokasi internal semacam ini. Baik di tingkat nasional maupun global, pemimpin harus berani memilih diplomasi ketika saatnya tiba, membangun ketahanan ekonomi, dan mengutamakan kesejahteraan rakyat di atas ego ideologi atau popularitas sesaat.

Damai bukanlah tanda kelemahan. Justru, kemampuan menolak jeritan provokator demi kepentingan rakyat adalah tanda kebijaksanaan tertinggi. Semoga MOU ini menjadi pelajaran bersama, termasuk bagi Indonesia, untuk lebih matang dalam menghadapi gejolak dunia yang semakin saling terhubung.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Damai bukanlah menyerah. Damai adalah kemenangan tertinggi bagi kemanusiaan.