Yayasan Pendidikan Indonesia Blog

Do Not Start Wars You Cannot Win: Analisis Geopolitik dan Diplomatik Konflik AS-Iran 2026 serta Implikasinya terhadap Tata Kelola Global

Oleh. MYR Agung Sidayu – Chairman yayasan pendidikan Indonesia – Special consultative status in ECOSOC – United Nations since 2013

Catatan Penting..

Artikel ini menganalisis prinsip strategis “jangan memulai perang yang tidak dapat dimenangkan” dalam konteks operasi militer Amerika Serikat terhadap Iran pada tahun 2026. Berdasarkan pernyataan resmi pejabat AS, termasuk Menteri Luar Negeri Marco Rubio, serta dinamika pendanaan dan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), penelitian ini menunjukkan adanya pergeseran narasi dari sikap unilateralisme awal menuju permintaan keterlibatan multilateral ketika hasil operasi tidak sesuai ekspektasi. Pendekatan kualitatif dengan analisis konten dokumen resmi dan pemberitaan media menghasilkan kesimpulan bahwa ketidak selarasan antara tujuan strategis, biaya ekonomi, serta legitimasi internasional dapat memperlemah posisi aktor utama dan mengganggu stabilitas global. reuters.com usatoday.com 

The UN has not been there for us as a country. For months, @POTUS brokered peace in major world conflicts without any help being offered to him.

The UN has tremendous potential, but it is not living up to it. Strongly worded letters are just empty words. Actions end wars. pic.twitter.com/fhvLmJceQK

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 23, 2025

Pendahuluan.

Teori hubungan internasional realis klasik (Morgenthau, 1948) dan neorealisme (Waltz, 1979), serta varian neoklasiknya, secara konsisten menekankan pentingnya kalkulasi rasional antara tujuan politik, kemampuan militer, sumber daya yang tersedia, serta risiko jangka panjang dalam penggunaan kekuatan bersenjata. Dalam kerangka ini, prinsip “Do not start wars you cannot win” bukanlah ungkapan pacifisme, melainkan perwujudan dari cost-benefit analysis yang matang dan kebutuhan akan exit strategy yang jelas. Konflik bersenjata yang berkepanjangan tanpa pencapaian tujuan strategis yang terukur cenderung berubah menjadi quagmire—jebakan strategis yang menguras sumber daya, merusak legitimasi domestik maupun internasional, serta menggerus pengaruh global suatu negara.

Sejarah Amerika Serikat sebagai kekuatan militer pasca-Perang Dunia II menawarkan pelajaran berulang mengenai risiko tersebut. Meskipun memiliki superioritas teknologi dan anggaran pertahanan terbesar di dunia, Washington sering kali mengalami kesulitan mengubah kemenangan taktis menjadi kemenangan strategis yang langgeng.

Contoh paling ikonik adalah Perang Vietnam (1955–1975). Meski mengerahkan lebih dari 500.000 pasukan pada puncaknya dan melakukan pengeboman skala besar, Amerika Serikat gagal mencegah reunifikasi Vietnam di bawah kekuasaan komunis. Perang tersebut menewaskan lebih dari 58.000 tentara Amerika, menghabiskan ratusan miliar dolar (dalam nilai saat itu), serta memicu krisis sosial dan politik domestik yang mendalam, termasuk gerakan anti-perang massal. AS akhirnya mundur pada 1975 dengan “peace with honor” yang sesungguhnya merupakan kekalahan strategis.

Demikian pula, invasi Afghanistan (2001–2021)—perang terpanjang dalam sejarah Amerika—berawal dengan tujuan menghancurkan Al-Qaeda dan menggulingkan Taliban. Meski berhasil menggulingkan rezim Taliban dalam waktu singkat, AS terjebak selama dua dekade dalam peperangan asimetris. Biaya mencapai lebih dari 2 triliun dolar AS, lebih dari 2.400 tentara Amerika gugur, dan puluhan ribu korban sipil. Pada Agustus 2021, penarikan pasukan AS berakhir dengan kembalinya Taliban berkuasa, menandakan kegagalan menciptakan negara Afghanistan yang stabil dan pro-Barat.

Marco Rubio: Why We’re Dismantling the International Criminal Court:
America never agreed to a world tribunal that can override our own courts and the Constitution
By @SecRubio 🇺🇸

Most of us would struggle to imagine a world in which U.S. soldiers, police officers, Border Patrol…

— Monday Glam (@MondayGlam) July 14, 2026

Kasus serupa terjadi di Irak. Invasi 2003 yang didasarkan pada tuduhan senjata pemusnah massal (yang kemudian terbukti tidak akurat) berhasil menggulingkan Saddam Hussein dengan cepat. Namun, pendudukan berikutnya memicu pemberontakan, perang saudara sektarian, dan munculnya ISIS. Meski biaya mencapai lebih dari 2 triliun dolar dan puluhan ribu korban jiwa, Irak pasca-invasi tetap menjadi negara yang rapuh, terpecah, dan berada di bawah pengaruh Iran yang justru semakin kuat—lawan geopolitik utama Washington di Timur Tengah.

Pelajaran dari Vietnam, Afghanistan, dan Irak menunjukkan pola yang sama: superioritas militer konvensional sering kali gagal menghadapi perlawanan asimetris, nasionalisme lokal yang kuat, serta dinamika regional yang kompleks. Konflik-konflik tersebut tidak hanya gagal mencapai tujuan politik jangka panjang, tetapi juga menyebabkan overstretch imperial, kelelahan domestik, dan penurunan citra global Amerika.

Dalam konteks kontemporer, pola serupa terulang pada awal tahun 2026. Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump meluncurkan Operasi Epic Fury terhadap Iran pada 28 Februari 2026. Tujuan yang dinyatakan secara resmi meliputi penghancuran kemampuan rudal balistik Iran, aset angkatan laut, infrastruktur nuklir, serta jaringan proxy yang didukung Teheran. Pejabat tinggi AS, termasuk Secretary of State Marco Rubio, menyatakan dengan optimisme bahwa operasi tersebut akan selesai dalam hitungan minggu, tanpa memerlukan pengerahan pasukan darat dalam skala besar. 

Metodologi.

Artikel ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif dengan teknik analisis konten primer (pernyataan resmi State Department, testimoni Kongres) dan sekunder (laporan Reuters, USA Today, analisis PBB). Periode analisis mencakup Februari–Juli 2026.

Hasil dan Pembahasan.

1. Dinamika Operasi Militer dan Hasil yang Tidak Konklusif.

Meskipun Amerika Serikat dan Israel berhasil menimbulkan kerusakan signifikan terhadap infrastruktur militer konvensional Iran, hasil Operasi Epic Fury (diluncurkan 28 Februari 2026) jauh dari kemenangan yang tegas dan meyakinkan. Serangan awal AS-Israel memang berhasil menghancurkan sebagian besar fasilitas rudal balistik, pangkalan angkatan laut, dan situs terkait program nuklir Iran. Namun, Iran dengan cepat beralih ke strategi perang asimetris yang telah lama dipersiapkan, termasuk penambangan massal di Selat Hormuz, serangan drone dan rudal terhadap kapal-kapal komersial, serta serangan terhadap target regional di Teluk Persia. youtube.com 

Gencatan senjata yang diumumkan pada April 2026 kerap dilanggar, sehingga menimbulkan situasi “perang yang tidak berakhir” meskipun intensitasnya menurun. Pada Juni 2026, Secretary of State Marco Rubio menyatakan di hadapan Kongres bahwa “perang telah berakhir”, dengan alasan Iran telah kehilangan sebagian besar angkatan lautnya, basis industri pertahanan, dan mengalami kerusakan ekonomi yang berat. Pernyataan ini langsung mendapat tantangan keras, terutama dari Senator Cory Booker (D-New Jersey), yang menekankan bahwa Selat Hormuz—yang semula aman—kini masih terganggu, harga minyak dunia melonjak, dan posisi tawar Iran dalam negosiasi justru menguat. usatoday.com 

Bukti historis yang paralel.

Fenomena ini mengingatkan pada pola konflik Amerika sebelumnya. Dalam Perang Irak 2003, AS berhasil menggulingkan Saddam Hussein dalam waktu singkat, namun terjebak dalam pemberontakan dan perang saudara yang berkepanjangan. Demikian pula di Afghanistan (2001–2021), penggulingan Taliban secara cepat tidak diikuti oleh pembangunan negara yang stabil.

Bukti empiris terkini.

Gangguan pasokan energi akibat krisis Selat Hormuz menyebabkan kenaikan harga minyak dunia yang signifikan sepanjang Maret–Juni 2026, berdampak pada inflasi global dan beban ekonomi negara-negara importir minyak, termasuk di Asia dan Eropa. Hal ini menjadi bukti konkret bahwa perang yang tidak dapat dimenangkan secara tegas menghasilkan negative externalities yang meluas jauh melampaui medan pertempuran.

2. Pergeseran Sikap terhadap PBB: Dari Marginalisasi ke Instrumentalasi.

Salah satu aspek paling menarik dari konflik ini adalah pergeseran sikap administrasi Trump terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada tahap awal konflik, PBB digambarkan sebagai institusi yang lamban, tidak relevan, dan tidak mampu memberikan komentar atau kendali yang berarti terhadap aksi militer Amerika. Kebijakan pemotongan dana besar-besaran terhadap anggaran rutin PBB, operasi peacekeeping, dan program kemanusiaan yang dimulai sejak 2025 semakin memperkuat narasi skeptisisme multilateral tersebut. lowyinstitute.org 

Listen carefully to US Secretary of State Marco Rubio.
The desperation is clearly dripping from every word.
Watching him now suddenly appeal to the UN is rich, considering his own administration branded it as irrelevant, undermined it, and slashed its funding.

There is a lesson… pic.twitter.com/QKSCXKg1fJ

— Richard (@ricwe123) July 17, 2026

Namun, ketika negosiasi langsung dengan Iran mengalami stagnasi, tekanan domestik meningkat, dan biaya ekonomi terus membengkak, terdapat indikasi kuat bahwa AS mulai mencari dukungan dan legitimasi melalui mekanisme PBB—baik berupa resolusi yang mengutuk aksi Iran di Selat Hormuz maupun upaya memanfaatkan forum multilateral untuk menekan Teheran. Ironisnya, Secretary Rubio sendiri secara terbuka mengkritik PBB karena dianggap gagal mengambil tindakan tegas, padahal kapasitas institusi tersebut telah dilemahkan oleh kebijakan pendanaan sebelumnya. youtube.com 

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep instrumental multilateralism: negara adidaya cenderung menggunakan lembaga internasional secara selektif—mengabaikan atau melemahkan ketika berada dalam posisi kuat, tetapi berusaha memanfaatkannya ketika menghadapi kesulitan atau kebutuhan legitimasi. Pola serupa terlihat pada era Bush pasca-2003 (Irak) dan era Obama dalam upaya legitimasi operasi di Libya 2011.

3. Implikasi Teoretis dan Praktis.

Dari perspektif liberal institutionalism (Keohane & Nye), kasus ini menegaskan bahwa legitimasi internasional tetap merupakan sumber kekuasaan yang penting di era kontemporer. Unilateralisme tanpa batas tidak hanya mengikis soft power suatu negara, tetapi juga meningkatkan biaya transaksi diplomasi dan isolasi potensial di panggung global.

Bagi negara-negara berkembang dan aktor masyarakat sipil internasional seperti Yayasan Pendidikan Indonesia (yang memiliki status konsultatif khusus di ECOSOC PBB), kasus AS-Iran 2026 memperkuat urgensi mendorong multilateralisme inklusif yang konsisten, bukan yang bersifat transaksional. Prinsip-prinsip dasar Piagam PBB—penghormatan terhadap kedaulatan negara, penyelesaian damai sengketa, tanggung jawab bersama (shared responsibility), serta penghindaran eskalasi—harus menjadi pedoman utama dalam menghadapi konflik-konflik kontemporer.

Secara praktis, konflik ini menunjukkan bahwa perang yang berkepanjangan dan tidak konklusif tidak hanya merugikan pihak-pihak yang terlibat langsung, tetapi juga mengganggu stabilitas ekonomi global, keamanan pangan, dan upaya pembangunan berkelanjutan di banyak negara, khususnya di Global South.

Kesimpulan dan Rekomendasi.

Kesimpulan.

Konflik AS-Iran 2026 yang dimanifestasikan melalui Operasi Epic Fury merupakan pengingat keras akan kebenaran historis yang telah berulang kali terbukti sejak abad ke-20: memulai perang tanpa strategi keluar yang jelas, tanpa pemahaman mendalam terhadap dinamika lokal, serta tanpa dukungan internasional yang memadai, akan membawa risiko strategis yang sangat tinggi. Meskipun Amerika Serikat memiliki superioritas teknologi dan proyeksi kekuatan global yang luar biasa, pengalaman di Vietnam, Afghanistan, dan Irak menunjukkan bahwa kemenangan taktis di medan perang sering kali tidak dapat diterjemahkan menjadi kemenangan strategis-politik yang langgeng.

Dalam kasus Iran, ambisi awal untuk melakukan regime change atau denuclearization secara paksa dengan cepat berubah menjadi situasi stalemate yang mahal, baik secara militer, ekonomi, maupun diplomatik. Pergeseran sikap Washington terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa—from marginalization and funding cuts menjadi upaya instrumentalization—mencerminkan ketegangan inheren antara unilateralisme berbasis kekuasaan (power politics) dan kebutuhan akan legitimasi multilateral di dunia yang semakin multipolar.

Fenomena ini tidak hanya merusak kredibilitas institusi global, tetapi juga memperlemah soft power Amerika di mata banyak negara, khususnya di Global South. Pada akhirnya, sejarah tidak hanya menghakimi siapa yang memulai perang, tetapi juga bagaimana perang itu diakhiri dan pelajaran apa yang diambil darinya. Konflik ini sekali lagi membuktikan bahwa kekuatan militer semata tidak cukup; yang lebih menentukan adalah kebijaksanaan strategis, kesabaran diplomatik, dan penghormatan terhadap kompleksitas hubungan internasional.

Rekomendasi.

Rekomendasi Umum.

1. Bagi negara-negara besar, khususnya kekuatan adidaya, diperlukan strategic foresight yang jauh lebih mendalam sebelum mengambil keputusan militer. Setiap aksi bersenjata harus didasarkan pada analisis komprehensif mengenai skenario terburuk, biaya jangka panjang, serta konsekuensi kemanusiaan dan ekonomi global.

2. Reformasi PBB harus bersifat konstruktif, transparan, dan bertujuan memperkuat—bukan melemahkan—kapasitas dasar institusi dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Pemotongan dana sepihak yang berlebihan hanya akan memperburuk vakum kekuasaan yang dapat dimanfaatkan aktor-aktor non-negara.

3. Meningkatkan peran diplomasi preventif dan memperkuat mekanisme resolusi konflik multilateral yang kredibel, termasuk melalui dialog lintas peradaban dan saluran-saluran non-resmi, harus menjadi prioritas utama masyarakat internasional.

Rekomendasi Khusus bagi Pemerintah Indonesia.

Sebagai negara berkembang terbesar di Asia Tenggara, anggota G20, dan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi strategis yang unik untuk berkontribusi dalam isu-isu perdamaian global. Dalam konteks konflik AS-Iran 2026, Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto sebaiknya mempertahankan dan memperkuat sikap yang tegas namun independen, sesuai dengan prinsip politik luar negeri bebas-aktif.

• Menjaga keseimbangan tanpa keberpihakan mencolok: Indonesia harus menghindari alignment yang terlalu kentara dengan salah satu pihak (khususnya Amerika Serikat) yang dapat merusak citra sebagai negara netral dan dapat dipercaya. Sikap kritis terhadap unilateralisme militer harus disampaikan melalui saluran multilateral (PBB, ASEAN, OKI) agar tetap konstruktif dan tidak konfrontatif.

• Menghindari entanglement langsung dengan Iran: Meskipun terdapat undangan resmi dari Pemerintah Iran kepada Presiden Prabowo untuk kunjungan kenegaraan, Indonesia perlu mengelola pendekatan ini dengan sangat hati-hati. Kerja sama harus dibatasi pada bidang-bidang non-kontroversial seperti ekonomi, perdagangan, pertanian, dan energi, sambil menghindari kesan mendukung posisi Iran dalam konflik nuklir atau militer.

• Memperkuat peran sebagai juru damai (peace broker): Sejak eskalasi awal konflik, Presiden Prabowo telah menyatakan tekad Indonesia untuk menjadi mediator perdamaian. Pendekatan positif ini harus dilanjutkan secara aktif. Indonesia dapat mengusulkan inisiatif dialog multilateral yang melibatkan negara-negara ASEAN, OKI, serta aktor netral lainnya. Kunjungan ke Iran, jika dilaksanakan, sebaiknya difokuskan pada upaya de-eskalasi, advokasi penghormatan hukum internasional, dan perlindungan jalur perdagangan internasional di Selat Hormuz.

• Memperkuat ketahanan nasional: Pemerintah perlu mempercepat diversifikasi sumber energi (mengurangi ketergantungan impor minyak dari Timur Tengah), memperkuat cadangan strategis, serta meningkatkan diplomasi ekonomi untuk melindungi kepentingan nasional dari gejolak harga energi global.

Dengan mempertahankan prinsip bebas-aktif yang visioner dan pragmatis, Indonesia tidak hanya melindungi kepentingan nasionalnya, tetapi juga dapat memperkuat posisinya sebagai middle power yang dihormati di panggung internasional.

Penelitian lanjutan yang mendalam sangat diperlukan, khususnya yang mengukur dampak kuantitatif ekonomi global dari konflik tersebut, serta persepsi negara-negara Global South terhadap perubahan sikap Amerika Serikat terhadap sistem multilateral.

Dengan demikian, pelajaran dari konflik AS-Iran 2026 bukan hanya menjadi catatan sejarah, melainkan panduan berharga bagi bangsa-bangsa untuk memilih jalan perdamaian dan kearifan strategis di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Daftar Pustaka.

• U.S. Department of State. (2026). Remarks by Secretary Marco Rubio.
• Reuters. (2026). Various reports on Iran conflict and congressional hearings.
• USA Today. (2026). Coverage of Rubio congressional testimony.
• Lowy Institute & Devex. (2026). Analyses on UN budget and U.S. funding.