Yayasan Pendidikan Indonesia Blog

Penguatan Pendidikan Keterampilan di Indonesia di Bawah Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto: Analisis Komparatif dengan Model TESDA Filipina dan Landasan Hukum Nasional

Oleh.
Yayasan Pendidikan Indonesia
Special Consultative Status in ECOSOC – United Nations since 2013

Abstrak.

Pendidikan keterampilan (vokasi dan pelatihan teknis) semakin krusial dalam menghadapi tantangan skills mismatch, bonus demografi, dan tuntutan pasar kerja global. Artikel ini menganalisis kebijakan pengembangan pendidikan keterampilan di bawah Presiden Prabowo Subianto (sejak Oktober 2024) dengan pendekatan komparatif terhadap keberhasilan Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) Filipina, khususnya pada era Presiden Gloria Macapagal Arroyo (2001–2010). Melalui tinjauan landasan hukum nasional Indonesia (UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi) dan bukti empiris keberhasilan TESDA (pertumbuhan BPO, peningkatan remitansi, serta program beasiswa terarah), artikel ini menegaskan bahwa keterampilan praktis dan sertifikasi kompetensi seringkali lebih menentukan employability dibandingkan gelar sarjana semata. Temuan menunjukkan bahwa adaptasi model TESDA—beasiswa demand-driven, kemitraan industri, sertifikasi nasional yang diakui global, integrasi bahasa, dan ladderized education—dapat memperkuat implementasi kebijakan Prabowo untuk menghasilkan SDM unggul, meningkatkan daya saing tenaga kerja migran, dan mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem.

Kata kunci: pendidikan keterampilan, TESDA, Prabowo Subianto, skills mismatch, undang-undang pendidikan vokasi, tenaga kerja migran.

1. Pendahuluan.

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) merupakan pilar utama Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejak dilantik pada Oktober 2024, fokus diarahkan pada penguatan pendidikan, keterampilan, sains, teknologi, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Dalam konteks bonus demografi Indonesia yang diperkirakan mencapai puncaknya pada dekade ini, ketidaksesuaian antara supply lulusan pendidikan dengan demand pasar kerja (skills mismatch) menjadi tantangan struktural yang mendesak.

Data menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK masih relatif tinggi, sementara pasar kerja global dan domestik semakin menghargai kompetensi praktis, sertifikasi, dan kemampuan adaptasi dibandingkan kredensial akademik formal semata. Studi internasional mengonfirmasi pergeseran menuju skills-based hiring, di mana keterampilan nyata sering lebih prediktif terhadap kinerja kerja daripada gelar sarjana.

Point of interest artikel ini terletak pada perbandingan kelembagaan. Di Filipina, Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) merupakan lembaga nasional tunggal yang dibentuk berdasarkan Republic Act No. 7796 tahun 1994. TESDA bertanggung jawab secara terpadu atas seluruh spektrum pendidikan teknis dan pengembangan keterampilan (TVET), mulai dari perumusan standar kompetensi, penyelenggaraan pelatihan, beasiswa terarah, asesmen, hingga sertifikasi nasional yang diakui industri. 

Kinerjanya terbukti kuat: tingkat penyerapan kerja lulusan TVET rata-rata mencapai 70–80 persen dalam beberapa tahun terakhir, dengan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan industri BPO (dari ribuan pekerja pada awal 2000-an menjadi ratusan ribu), peningkatan remitansi OFW, serta keberhasilan di kompetisi keterampilan internasional. Program andalan seperti Training for Work Scholarship Program (TWSP) secara efektif menyelaraskan pelatihan dengan sektor high-demand.

Sebaliknya, di Indonesia sistem pendidikan dan pelatihan keterampilan tersebar di berbagai lembaga tanpa lembaga tunggal setara TESDA. Pendidikan kejuruan menengah (SMK) berada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; pelatihan kerja dan Balai Latihan Kerja (BLK/BPVP) di bawah Kementerian Ketenagakerjaan; sertifikasi kompetensi ditangani Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP); sementara politeknik dan pendidikan tinggi vokasi berada di bawah kementerian terkait pendidikan tinggi. Selain itu, terdapat lembaga pelatihan swasta (LPK), kursus keterampilan, dan inisiatif kementerian lain. Fragmentasi ini sering menimbulkan tumpang tindih, kesenjangan koordinasi, dan tantangan dalam memastikan link-and-match yang konsisten dengan kebutuhan industri.

Artikel ini bertujuan memperluas narasi kebijakan pendidikan keterampilan di Indonesia dengan menekankan landasan hukum yang mengamanatkan pentingnya pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan, serta melakukan komparasi mendalam dengan model TESDA Filipina yang telah terbukti berhasil. Analisis difokuskan pada bagaimana keberhasilan TESDA—sebagai lembaga terpadu yang berorientasi pasar—dapat diadaptasi secara kontekstual di Indonesia untuk memaksimalkan dampak kebijakan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

2. Landasan Hukum Pendidikan Keterampilan di Indonesia.

Pentingnya pendidikan keterampilan tertuang secara eksplisit dan mendalam dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia, yang secara bersama-sama membentuk kerangka normatif bagi pengembangan tenaga kerja terampil. Landasan ini tidak hanya mengatur definisi dan tujuan, tetapi juga menegaskan hak warga negara, kewajiban negara, serta orientasi pada kebutuhan pasar kerja. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan fragmentasi kelembagaan, yang berbeda secara mencolok dengan model Filipina melalui Technical Education and Skills Development Authority (TESDA)—sebuah wadah tunggal yang berhasil memperoleh pengakuan kuat dari dunia usaha-industri (DUDI) dan standar internasional.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) menempatkan keterampilan sebagai unsur integral dari tujuan pendidikan. Pasal 1 angka 1 mendefinisikan pendidikan sebagai “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.” 

Selanjutnya, Pasal 15 secara tegas membedakan jenis pendidikan, di mana pendidikan kejuruan merupakan “pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu,” sementara pendidikan vokasi adalah “pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana.” Ketentuan ini memberikan legitimasi konstitusional bagi prioritas vokasi sebagai jalur utama menuju employability.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memperkuat dimensi ketenagakerjaan dari pendidikan keterampilan. Pasal 9 menyatakan bahwa “Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan.” 

Pasal 10 ayat (1) dan (2) menekankan bahwa pelatihan harus memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha, serta mengacu pada standar kompetensi kerja. Pasal 11 memberikan hak kepada setiap tenaga kerja “untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.” 

Sementara Pasal 18 mengatur pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan, yang menjadi dasar sertifikasi. Ketentuan-ketentuan ini menegaskan bahwa keterampilan bukan sekadar pelengkap pendidikan, melainkan instrumen langsung untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional.

Lebih lanjut, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi menjadi tonggak operasional yang lebih mutakhir. Peraturan ini bertujuan meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pendidikan serta pelatihan vokasi agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja, sekaligus membekali SDM dengan kompetensi untuk bekerja atau berwirausaha. 

Pasal-pasal terkait menekankan bahwa penyelenggaraan harus berbasis kompetensi dan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Regulasi ini secara eksplisit membagi kewenangan: pendidikan vokasi menjadi tanggung jawab kementerian yang menangani urusan pendidikan, sementara pelatihan vokasi berada di bawah kementerian ketenagakerjaan, dengan penekanan kuat pada link-and-match dengan DUDI. 

Peraturan turunan, termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi, mengatur pelaksanaan pelatihan kerja dan kursus keterampilan secara lebih rinci dan operasional.

Dalam kerangka Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, penguatan SDM berkualitas melalui pendidikan dan keterampilan menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Landasan hukum di atas memberikan legitimasi kuat bagi kebijakan yang memprioritaskan vokasi sebagai instrumen strategis pembangunan nasional.

Meskipun demikian, sistem Indonesia masih bersifat multi-lembaga dan terfragmentasi (SMK di bawah kementerian pendidikan, BLK/BPVP di bawah kementerian ketenagakerjaan, sertifikasi melalui BNSP, serta politeknik di jalur pendidikan tinggi). Kondisi ini berbeda secara fundamental dengan Filipina, di mana TESDA berfungsi sebagai wadah tunggal nasional sejak 1994. TESDA berhasil mengintegrasikan perumusan standar, pelatihan, beasiswa terarah, asesmen, dan sertifikasi dalam satu otoritas, sehingga memperoleh pengakuan luas dari dunia usaha-industri serta kredibilitas internasional. 

Keberhasilan TESDA dalam menyelaraskan TVET dengan kebutuhan global (termasuk BPO, kesehatan, dan tenaga kerja migran) membuktikan efektivitas model lembaga terpadu. Indonesia patut belajar dari pengalaman ini: penguatan koordinasi atau bahkan pertimbangan kelembagaan yang lebih terpadu dapat memaksimalkan implementasi landasan hukum yang sudah ada, sehingga pendidikan keterampilan benar-benar menjadi motor penggerak daya saing bangsa.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

3. Kebijakan Pendidikan Keterampilan di Bawah Presiden Prabowo Subianto

Pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat terhadap pengembangan pendidikan keterampilan dengan mengalokasikan anggaran pendidikan rekor sekitar Rp757,8 triliun pada 2026 (sekitar 20 persen dari total belanja negara). Alokasi ini menekankan revitalisasi vokasi, digitalisasi infrastruktur, link-and-match dengan dunia usaha dan industri (DUDI), serta persiapan tenaga kerja untuk pasar global. Kebijakan tersebut sejalan dengan amanat hukum untuk menghasilkan tenaga kerja kompeten dan produktif, sekaligus mendukung target penempatan ratusan ribu pekerja migran terampil.

Inisiatif utama yang dijalankan meliputi:

• Penguatan SMK Go Global dan program SMK 3+1 Overseas Employability. Program ini dirancang untuk menyiapkan lulusan SMK dan SMA bersaing di pasar internasional melalui pelatihan keterampilan teknis (pengelasan, hospitality, caregiving, manufaktur), bahasa asing, soft skills lintas budaya, serta orientasi kerja global. Target ambisius mencapai ratusan ribu hingga 500.000 lulusan yang siap ditempatkan di luar negeri dalam beberapa tahun ke depan, dengan dukungan anggaran signifikan (hingga belasan triliun rupiah).

• Program Pelatihan Vokasi Nasional berskala besar. Dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, program ini menargetkan sekitar 70.000 peserta per tahun (terbagi dalam beberapa batch), menyediakan pelatihan gratis berbasis kompetensi, sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), tunjangan transportasi, asuransi, dan dukungan penempatan kerja. Fokus diarahkan pada sektor high-demand seperti TIK, otomotif, konstruksi, pariwisata, dan manufaktur, dengan pendekatan demand-driven.

• Pengembangan Sekolah Rakyat. Program ini mengintegrasikan pendidikan dasar hingga menengah dengan bengkel vokasi, pendekatan berbasis bakat (termasuk pemetaan DNA talent), infrastruktur digital, dan fasilitas asrama bagi anak-anak dari keluarga desil terendah. Target pengembangan hingga ratusan unit sekolah hingga 2029 bertujuan memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui keterampilan praktis sejak dini.

• Digitalisasi infrastruktur sekolah dan peningkatan kompetensi guru. Melalui penyediaan perangkat digital, laboratorium, serta beasiswa dan pelatihan bagi guru (kualifikasi D4/S1 serta kompetensi teknis), pemerintah berupaya menutup kesenjangan kualitas dan memastikan relevansi kurikulum dengan kebutuhan industri 4.0 dan ekonomi digital.

Meskipun inisiatif-inisiatif ini menjanjikan dan mencerminkan langkah maju yang signifikan, perbandingan dengan Filipina menunjukkan bahwa upaya negeri itu dalam pendidikan keterampilan telah lebih berhasil dan sistematis dalam menghasilkan dampak ekonomi nasional yang terukur. Melalui TESDA sebagai wadah tunggal yang terintegrasi, Filipina berhasil membangun ekosistem TVET yang kuat, berorientasi pasar global, dan mendapat pengakuan luas dari dunia usaha-industri serta standar internasional. 

Hasilnya, Filipina tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik tetapi juga secara konsisten mengirim tenaga kerja terampil—mulai dari perawat, caregiver, pekerja BPO, pelaut, hingga teknisi—ke seluruh dunia.
Remitansi dari Overseas Filipino Workers (OFW) telah menjadi salah satu sumber utama devisa dan pilar ekonomi Filipina. Pada tahun-tahun terakhir, personal remittances mencapai rekor lebih dari US$35–39 miliar per tahun, menyumbang sekitar 7–9 persen terhadap PDB, sering kali melebihi investasi asing langsung dan menjadi penyangga penting bagi cadangan devisa serta konsumsi rumah tangga. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran TESDA dalam menyediakan pelatihan terstandar, sertifikasi yang diakui global, beasiswa terarah (seperti TWSP), dan integrasi bahasa serta soft skills yang membuat tenaga kerja Filipina kompetitif di pasar internasional.

Indonesia, meskipun memiliki potensi demografi yang lebih besar dan target pekerja migran terampil yang ambisius, masih menghadapi tantangan fragmentasi kelembagaan dan kesenjangan kualitas yang membuat dampaknya belum setara. Kebijakan di bawah Presiden Prabowo memberikan momentum berharga untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Dengan belajar dari keberhasilan Filipina—khususnya model lembaga terpadu yang berorientasi ekspor tenaga kerja terampil—Indonesia dapat memperkuat implementasi program-program di atas agar menghasilkan SDM yang tidak hanya terserap di dalam negeri, tetapi juga mampu menjadi “ekspor” bernilai tinggi yang memperkuat perekonomian nasional melalui remitansi berkualitas.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

4. Keberhasilan Model TESDA Filipina: Pelajaran Komparatif.

Model Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) Filipina merupakan contoh paling relevan dan terbukti berhasil bagi Indonesia dalam mengembangkan pendidikan keterampilan secara sistematis, terpadu, dan berorientasi pasar. TESDA didirikan berdasarkan Republic Act No. 7796 (Technical Education and Skills Development Act of 1994) dengan mandat tunggal untuk menyediakan pendidikan teknis dan pengembangan keterampilan (TVET) berkualitas tinggi, relevan, dan efisien guna menghasilkan tenaga kerja menengah yang responsif terhadap prioritas pembangunan nasional. 

Berbeda dengan sistem multi-lembaga di Indonesia, TESDA berfungsi sebagai wadah tunggal nasional yang mengintegrasikan perumusan standar kompetensi, penyelenggaraan pelatihan, beasiswa, asesmen, sertifikasi, serta kemitraan dengan industri dalam satu otoritas.

Pada era Presiden Gloria Macapagal Arroyo (2001–2010), TESDA memperkuat orientasi pasar global secara signifikan melalui peluncuran Training for Work Scholarship Program (TWSP) pada 2006. Program beasiswa terarah ini secara khusus menargetkan sektor high-demand seperti Business Process Outsourcing (BPO)/IT, konstruksi, pariwisata, kesehatan (nursing dan caregiving), serta manufaktur. Dukungan kebijakan Arroyo mencakup kemitraan publik-swasta yang kuat, investasi infrastruktur, serta integrasi bahasa Inggris sebagai medium of instruction. Hasilnya sangat nyata: industri BPO tumbuh fenomenal dari hanya sekitar 2.400 pekerja call center pada tahun 2000 menjadi hampir setengah juta pekerja pada akhir 2009, dengan pendapatan ekspor meningkat tajam dari ratusan juta menjadi miliaran dolar AS. 

TESDA juga mengembangkan ladderized education (jalur setara dan berkesinambungan antara TVET dan pendidikan tinggi), sistem sertifikasi nasional (National Certificate/NC) yang diakui industri dan pasar internasional, serta program enterprise-based training yang menempatkan peserta langsung di tempat kerja.

Bukti empiris keberhasilan TESDA sangat kuat dan berkelanjutan. Data resmi TESDA menunjukkan bahwa tingkat penyerapan kerja (employment rate) lulusan TVET secara konsisten tinggi, rata-rata 77–83 persen dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan Study on the Employment of TVET Graduates (SETG), employment rate mencapai 84,15 persen (lulusan 2018), sempat turun selama pandemi, kemudian pulih menjadi 79 persen (lulusan 2022) dan naik lagi menjadi 83,34 persen (lulusan 2023). 

Rata-rata lima tahun terakhir berada di kisaran 77,8–80 persen, yang berarti sekitar 8 dari 10 lulusan TVET terserap kerja. Program beasiswa seperti TWSP secara khusus mencatat employment rate tinggi (sering di atas 75–80 persen), sementara dual training/enterprise-based programs bahkan mencapai lebih dari 85–88 persen. Tingkat sertifikasi bagi yang mengikuti asesmen juga tinggi, rata-rata di atas 85–90 persen.

Keberhasilan ini tidak hanya berdampak pada pasar domestik, tetapi juga pada posisi Filipina sebagai salah satu pengekspor tenaga kerja terampil terbesar di dunia. TESDA memainkan peran krusial dalam mempersiapkan Overseas Filipino Workers (OFW) yang kompeten, sehingga remitansi menjadi salah satu pilar utama ekonomi nasional. Remitansi personal OFW mencapai rekor lebih dari US$35–39 miliar per tahun pada periode 2023–2025, menyumbang sekitar 7–9 persen terhadap PDB Filipina—sering kali melebihi foreign direct investment dan menjadi sumber devisa terbesar kedua setelah ekspor barang. 

Filipina juga mendominasi pasar pelaut global (sekitar 25 persen workforce seafarer dunia) serta memasok tenaga kesehatan, caregiver, dan pekerja BPO ke berbagai negara. Model TESDA yang demand-driven, inklusif, berorientasi sertifikasi global, dan terintegrasi dengan industri berhasil mengubah keterampilan menjadi “ekspor” bernilai tinggi yang mengurangi kemiskinan dan memperkuat ketahanan ekonomi.

Sebagai lesson learned utama bagi Indonesia, keberhasilan TESDA menunjukkan bahwa lembaga tunggal yang kuat, berorientasi pasar, didukung beasiswa terarah, sistem sertifikasi yang kredibel, kemitraan industri yang mendalam, serta integrasi bahasa dan soft skills mampu menghasilkan dampak multiplikasi yang jauh lebih besar. 

Indonesia dengan bonus demografi dan potensi tenaga kerja migran yang besar dapat meniru pendekatan ini—baik melalui penguatan koordinasi lintas lembaga maupun pertimbangan model kelembagaan yang lebih terpadu—agar kebijakan pendidikan keterampilan di bawah Presiden Prabowo tidak hanya meningkatkan akses, tetapi benar-benar menghasilkan SDM unggul yang kompetitif di pasar global dan mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

5. Diskusi: Adaptasi Model TESDA di Indonesia .Menuju Kelembagaan Terpadu dan Penguasaan Bahasa Asing sebagai Kunci Daya Saing Global.

Komparasi antara sistem pendidikan keterampilan Indonesia dan model TESDA Filipina mengungkapkan kesamaan tantangan mendasar: skills mismatch yang kronis, tingginya kebutuhan tenaga kerja migran terampil, serta potensi besar bonus demografi yang belum sepenuhnya dioptimalkan. Namun, perbedaan kelembagaan menjadi faktor penentu keberhasilan. 

Filipina berhasil membangun TESDA sebagai wadah tunggal nasional yang mengintegrasikan seluruh rantai nilai TVET—mulai dari perumusan standar, pelatihan, beasiswa, asesmen, sertifikasi, hingga kemitraan industri—sehingga memperoleh pengakuan kuat dari dunia usaha-industri dan pasar internasional. Indonesia, sebaliknya, masih beroperasi dalam sistem multi-lembaga yang terfragmentasi: SMK di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pelatihan kerja dan BLK/BPVP di bawah Kementerian Ketenagakerjaan, sertifikasi melalui BNSP, politeknik di jalur pendidikan tinggi, serta berbagai lembaga kursus dan inisiatif kementerian lain. Fragmentasi ini sering menimbulkan tumpang tindih program, inkonsistensi standar, kesulitan koordinasi, dan lemahnya akuntabilitas hasil.

Oleh karena itu, diskusi mendalam mengarah pada rekomendasi strategis: menyatukan atau mensinergikan secara kuat berbagai lembaga yang ada ke dalam model kelembagaan yang lebih terpadu, meniru semangat TESDA. Hal ini tidak berarti harus menciptakan lembaga baru secara kaku, melainkan memperkuat koordinasi melalui mekanisme yang memiliki otoritas nyata—misalnya dengan memperluas mandat dan kapasitas Tim Koordinasi Nasional Vokasi (sesuai Perpres 68/2022) menjadi semacam “TESDA Indonesia” yang memiliki kewenangan lintas kementerian, anggaran terintegrasi, dan akuntabilitas tunggal terhadap outcome ketenagakerjaan. 

Model terpadu akan memungkinkan perencanaan berbasis demand yang lebih akurat, alokasi sumber daya yang efisien, serta monitoring yang konsisten dari input hingga penempatan kerja. Pengalaman Filipina membuktikan bahwa lembaga tunggal mampu menghasilkan employment rate lulusan TVET yang tinggi (rata-rata 77–83 persen) dan mengubah keterampilan menjadi sumber devisa utama melalui remitansi OFW.

Indonesia dapat mengadopsi elemen kunci TESDA secara sistematis, dengan penyesuaian kontekstual:

1. Beasiswa terarah berbasis demandMemperluas dan menyempurnakan program seperti Pelatihan Vokasi Nasional dan SMK Go Global menjadi skema setara TWSP yang secara ketat menargetkan sektor prioritas nasional (pengelasan, caregiving, hospitality, digital, manufaktur, energi terbarukan, dan kesehatan). Beasiswa harus diikat dengan komitmen penempatan kerja dan evaluasi berbasis data.

2. Sertifikasi kompetensi yang diakui globalMemperkuat BNSP dan penerapan SKKNI agar setara dengan standar internasional, termasuk mutual recognition agreements dengan negara tujuan pekerja migran. Sertifikasi harus menjadi “paspor keterampilan” yang kredibel, seperti National Certificate TESDA.

3. Kemitraan industri dan dual trainingMemperdalam enterprise-based programs dan teaching factory sesuai amanat Perpres 68/2022, dengan melibatkan DUDI secara aktif dalam perumusan kurikulum, penyediaan instruktur industri, dan jaminan penyerapan lulusan.

4. Integrasi intensif bahasa asing dan soft skills — elemen krusial yang harus diintensifkanSalah satu keunggulan kompetitif tenaga kerja Filipina adalah penguasaan bahasa Inggris yang kuat, yang memudahkan penetrasi pasar global (BPO, kesehatan, dan jasa). Indonesia harus melampaui pendekatan minimal dengan memadukan intensifikasi penguasaan bahasa asing secara sistematis:

• Bahasa Inggris sebagai prioritas utama untuk pasar global dan digital;
• Bahasa Mandarin untuk memanfaatkan peluang ekonomi Tiongkok dan kawasan Asia Timur;
• Bahasa Arab untuk memperkuat daya saing di pasar Timur Tengah (sektor konstruksi, oil & gas, caregiving, dan hospitality).

Penguasaan bahasa asing harus diintegrasikan sebagai komponen wajib dalam kurikulum SMK, pelatihan vokasi nasional, dan program SMK Go Global, dilengkapi dengan soft skills lintas budaya, etika kerja global, dan kemampuan adaptasi. Tanpa penguatan bahasa, tenaga kerja terampil Indonesia akan sulit bersaing dengan rekan-rekan dari Filipina yang sudah lebih mapan di pasar internasional.

5. Ladderized pathwaysMemfasilitasi transisi mulus dari vokasi ke pendidikan tinggi (dan sebaliknya) tanpa kehilangan pengakuan kompetensi, melalui sistem rekognisi pembelajaran lampau (RPL) yang kuat dan kerangka kualifikasi nasional yang harmonis.

Adaptasi ini harus disesuaikan dengan konteks Indonesia yang unik: pemerataan akses ke daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), mitigasi risiko brain drain melalui pengembangan industri domestik yang mampu menyerap tenaga terampil, serta diversifikasi ekonomi agar tidak terlalu bergantung pada remitansi. Bukti empiris dari Filipina dan studi global menegaskan bahwa investasi pada keterampilan praktis, sertifikasi, dan bahasa asing menghasilkan return yang tinggi dalam employability dan produktivitas—sering melebihi nilai formal gelar sarjana di segmen pasar kerja tertentu.

Dengan menyatukan kelembagaan menuju model lebih terpadu ala TESDA, sekaligus mengintensifkan penguasaan bahasa Inggris, Mandarin, dan Arab, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo memiliki peluang emas untuk mengubah bonus demografi menjadi dividen ekonomi yang berkelanjutan, menghasilkan tenaga kerja yang tidak hanya kompetitif di dalam negeri tetapi juga menjadi “ekspor” berkualitas tinggi di pasar global

6. Kesimpulan dan Rekomendasi.

Pengembangan pendidikan keterampilan di bawah Presiden Prabowo Subianto memiliki landasan hukum yang kuat—tercermin dalam UU Sisdiknas, UU Ketenagakerjaan, Perpres 68/2022, serta berbagai peraturan operasional—dan sejalan dengan semangat Asta Cita yang menempatkan pembangunan SDM unggul sebagai fondasi Indonesia Emas 2045. Kebijakan yang dijalankan, mulai dari alokasi anggaran pendidikan rekor, program SMK Go Global, Pelatihan Vokasi Nasional, hingga Sekolah Rakyat, menunjukkan komitmen nyata untuk menyelaraskan supply keterampilan dengan demand pasar domestik maupun global.

Namun, keberhasilan jangka panjang tidak hanya bergantung pada volume program atau besaran anggaran. Pelajaran paling berharga datang dari Filipina melalui TESDA: lembaga tunggal yang terpadu, berorientasi pasar, didukung beasiswa demand-driven, sistem sertifikasi yang kredibel, kemitraan industri yang mendalam, serta integrasi bahasa dan soft skills berhasil mengubah tenaga kerja terampil menjadi salah satu sumber devisa utama negara melalui remitansi OFW yang mencapai puluhan miliar dolar AS setiap tahun. Indonesia, dengan bonus demografi yang lebih besar dan potensi pasar tenaga kerja migran yang luas, memiliki peluang bahkan lebih besar untuk meniru dan menyempurnakan model tersebut—asalkan berani mengatasi fragmentasi kelembagaan dan memperkuat orientasi global secara sistematis.

Oleh karena itu, rekomendasi strategis yang lebih mendalam dan menyeluruh diajukan sebagai berikut:

1. Penguatan kelembagaan menuju model terpadu ala TESDAMempercepat implementasi Perpres 68/2022 dengan memperkuat Tim Koordinasi Nasional Vokasi menjadi otoritas yang memiliki kewenangan lintas kementerian yang lebih nyata, anggaran terintegrasi, dan akuntabilitas tunggal terhadap outcome ketenagakerjaan. Langkah ini diperlukan untuk menghilangkan tumpang tindih dan memastikan link-and-match yang konsisten.

2. Perluasan skema beasiswa demand-driven dengan monitoring berbasis dataMengembangkan program setara TWSP yang secara ketat menargetkan sektor prioritas, dilengkapi sistem pelacakan lulusan (tracer study) yang transparan dan publik.

3. Peningkatan kualitas instruktur, fasilitas laboratorium, dan infrastruktur digitalInvestasi masif pada kompetensi guru/instruktur serta fasilitas praktik harus dilengkapi dengan pengembangan infrastruktur internet yang andal, merata, dan terjangkau di seluruh wilayah, termasuk daerah 3T. Internet berkualitas tinggi merupakan sarana mutlak keberhasilan pendidikan keterampilan di era digital: memungkinkan pembelajaran jarak jauh dan hybrid yang fleksibel, akses ke platform pelatihan online global (seperti TESDA Online Program), sertifikasi digital, micro-credentials, serta konektivitas real-time dengan industri dan pasar kerja internasional. Tanpa infrastruktur digital yang kuat, kesenjangan kualitas antarwilayah akan terus memperlebar skills mismatch.

4. Integrasi intensif bahasa asing (Inggris, Mandarin, dan Arab) serta soft skills globalMenjadikan penguasaan bahasa asing sebagai komponen wajib dan terukur dalam seluruh program vokasi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar internasional.

5. Penguatan kerjasama internasional untuk pemasaran tenaga terampilMembangun kemitraan strategis yang lebih agresif dan terstruktur dengan negara-negara tujuan pekerja migran (Timur Tengah, Asia Timur, Eropa, dan lainnya) melalui perjanjian bilateral, mutual recognition of skills, job matching platforms, serta promosi aktif tenaga kerja terampil Indonesia di forum internasional. Kerjasama ini harus mencakup pemasaran terpadu (branding “Indonesian Skilled Workers”), perlindungan pekerja, serta skema reintegrasi yang memungkinkan transfer pengetahuan dan modal kembali ke dalam negeri. Dengan demikian, tenaga kerja terampil tidak hanya menjadi “ekspor”, tetapi juga menjadi jembatan investasi dan transfer teknologi.

6. Mitigasi brain drain dan diversifikasi ekonomi domestikMengimbangi penempatan luar negeri dengan penciptaan lapangan kerja berkualitas di dalam negeri melalui hilirisasi, industri manufaktur, dan ekonomi digital, agar remitansi tidak menjadi ketergantungan semata.

Yayasan Pendidikan Indonesia, sebagai organisasi dengan Special Consultative Status di ECOSOC PBB sejak 2013, mendukung penuh upaya transformasi ini. Kami siap berkontribusi melalui advokasi berbasis evidence, fasilitasi kemitraan multi-pihak, pengembangan model percontohan, serta monitoring dan evaluasi independen demi terwujudnya pendidikan keterampilan yang bermutu, inklusif, berdaya saing global, dan mampu mengubah bonus demografi Indonesia menjadi dividen ekonomi yang berkelanjutan bagi seluruh rakyat