Yayasan Pendidikan Indonesia Blog

Pemimpin China dan Keadilan Pragmatis di Timur Tengah: Pelajaran untuk Dunia Islam

Oleh
MYR Agung Sidayu
Yayasan Pendidikan Indonesia

Pendahuluan

Di tengah gejolak Timur Tengah yang kembali memanas, sebuah pernyataan tegas dari Presiden China Xi Jinping menggema luas: “Jika negara-negara Teluk ingin melindungi minyak mereka dari serangan Iran, mereka harus mencegah Amerika Serikat menyerang Iran dan kepemimpinannya dari pangkalan di wilayah mereka. Ini adalah keadilan.”

Pernyataan ini bukan sekadar retorika diplomasi. Ia mencerminkan pendekatan strategis China yang berbeda secara mendasar dari banyak pemimpin negara Arab dan dunia Islam. Di saat kawasan itu terjebak dalam lingkaran konflik, intervensi asing, dan rivalitas sektarian, Beijing menawarkan perspektif yang lebih rasional, berbasis kedaulatan, dan berorientasi pada stabilitas ekonomi.

Pendekatan China: Keadilan Berbasis Non-Intervensi dan Kepentingan Bersama.

China, sebagai importir minyak terbesar dunia, memiliki kepentingan langsung terhadap stabilitas Teluk Persia. Namun, alih-alih mendorong konfrontasi atau bergantung pada aliansi militer dengan Barat, Beijing konsisten menekankan prinsip non-intervensi dan penghormatan terhadap kedaulatan semua negara. Pernyataan Xi menyoroti logika sederhana namun kuat: keamanan tidak bisa dicapai dengan mengizinkan satu pihak (AS) menggunakan wilayah negara lain sebagai pangkalan serangan, lalu mengeluh ketika pihak yang diserang membalas.

Pendekatan ini menunjukkan kebijaksanaan strategis:

• Fokus pada de-eskalasi dan diplomasi: China berulang kali menyerukan dialog, penghentian operasi militer, dan solusi politik.
• Prioritas ekonomi dan stabilitas: Beijing membangun hubungan dagang dengan negara Teluk (Saudi, UAE, dll.) sekaligus menjaga jalur perdagangan dengan Iran. Model ini menawarkan “win-win” tanpa syarat politik yang memecah belah.
• Menghindari jebakan perang: Berbeda dengan kekuatan Barat yang sering terlibat dalam intervensi, China memposisikan diri sebagai mediator netral yang menguntungkan perdamaian jangka panjang.

Hasilnya, China semakin dihormati sebagai kekuatan yang dapat diandalkan untuk perdamaian, bukan sebagai pihak yang memperburuk konflik.

Mengapa Pemimpin Arab dan Islam Sering Terlihat Kurang Efektif?.

Kontrasnya, respons banyak pemimpin negara Arab dan organisasi Islam sering kali terjebak dalam kontradiksi. Negara-negara Teluk bergantung pada kehadiran militer AS untuk “perlindungan”, namun kehadiran itu sendiri yang memprovokasi ketegangan dengan Iran. Ketika serangan balasan terjadi, mereka mengutuk Iran, tapi jarang secara tegas menuntut AS menghentikan penggunaan pangkalan mereka untuk operasi ofensif.

Beberapa alasan mendasar:

• Ketergantungan keamanan eksternal: Aliansi dengan AS memberikan perlindungan jangka pendek, tapi menciptakan ketidakstabilan jangka panjang.
• Rivalitas internal: Perpecahan Sunni-Syiah dan kompetisi regional melemahkan suara kolektif dunia Islam.
• Kurangnya visi strategis mandiri: Banyak pemimpin lebih reaktif daripada proaktif.
  Akibatnya, kawasan ini terus menjadi arena proxy war, sementara rakyat biasa yang menanggung penderitaan.

Pelajaran bagi Indonesia: Mengembalikan Peran Historis sebagai Juru Damai

Indonesia memiliki pengalaman panjang sebagai juru damai dan pemersatu bangsa-bangsa di dunia. Sejak era Presiden Sukarno, Indonesia aktif memimpin Gerakan Non-Blok (GNB) tahun 1961 di Belgrade, menyatukan negara-negara yang menolak imperialisme dan intervensi asing. Sukarno juga menjadi suara kuat bagi negara-negara Asia-Afrika melalui Konferensi Bandung 1955, yang menjadi fondasi solidaritas Selatan-Global.

Pada era Presiden Suharto, Indonesia terus menunjukkan peran konstruktif, termasuk dalam penyelesaian konflik Kamboja-Vietnam dan kontribusi pasukan perdamaian PBB. Indonesia juga sering menjadi mediator dalam isu-isu regional ASEAN, membuktikan kemampuan menyatukan pihak-pihak yang bertikai melalui diplomasi musyawarah.

Kini, Yayasan Pendidikan Indonesia berharap besar kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menghidupkan kembali semangat tersebut. Prabowo, dengan latar belakang militer dan diplomatiknya, memiliki peluang besar membawa Indonesia kembali ke panggung global sebagai mediator yang netral dan dihormati. Jika dulu, di tengah keterbatasan sumber daya, Indonesia mampu memimpin gerakan internasional dan menjadi jembatan antar peradaban, mengapa sekarang — dengan ekonomi yang lebih kuat, posisi strategis, dan populasi Muslim terbesar — tidak bisa?.

Pelajaran utamanya: Indonesia harus mengambil inspirasi dari pendekatan China yang pragmatis dan berprinsip, sambil mengembalikan peran historisnya. Alih-alih terjebak dalam polarisasi Timur Tengah, kita sebaiknya mendorong:

• Diplomasi inklusif yang menghormati kedaulatan semua pihak.
• Kerja sama ekonomi yang mengutamakan kesejahteraan rakyat.
• Penolakan terhadap pangkalan militer asing yang mengancam stabilitas kawasan.
• Inisiatif konkret sebagai jembatan antara dunia Islam, China, dan kekuatan global lainnya.

Pernyataan Xi mengingatkan kita bahwa keadilan sejati adalah menciptakan sistem di mana tidak ada negara yang wilayahnya dijadikan alat perang orang lain. Indonesia, dengan warisan Sukarno-Suharto dan kepemimpinan saat ini, mampu dan harus memainkan peran lebih besar.

Damai bukan utopia. Damai adalah pilihan strategis yang cerdas.